SuaraSasak.com, Mataram – Dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas oleh sejumlah anggota legislatif dari Fraksi Partai Gerindra tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Nauvar Furqoni Farinduan, menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam jika terbukti ada pelanggaran prosedur, baik dari sisi agenda resmi DPRD maupun penggunaan anggaran negara.
“Kalau di kemudian hari Lembaga DPRD Provinsi maupun Kabupaten memberikan laporan kepada kami secara faktual, khususnya terkait Fraksi Gerindra, yang tidak berkesesuaian antara agenda Badan Musyawarah (Banmus) dan pelaporan perjalanan dinas serta penggunaan anggaran, pastinya kami akan melakukan teguran dan sanksi sebagaimana prosedur partai,” tegas Nauvar, jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan bahwa Partai Gerindra sangat menghargai pengawasan publik. Oleh karena itu, apabila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti secara serius.
“Kalau kemudian laporan dimaksud datangnya dari masyarakat, tentu kami meminta bukti-bukti yang kemudian akan kami verifikasi kepada Lembaga DPRD. Dan apabila ternyata laporan masyarakat tersebut berkesesuaian dengan informasi dari Lembaga DPRD, maka kami juga akan melakukan proses teguran dan sanksi sebagaimana prosedur partai,” ujarnya.
Nauvar menegaskan, Partai Gerindra mengedepankan akuntabilitas dan integritas para kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan akan ditindak sesuai mekanisme organisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa anggota legislatif dari Fraksi Gerindra tetap bekerja sesuai aturan, mengedepankan kepentingan rakyat, dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD terkait laporan dimaksud. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
0Komentar